ACCARITA – Komitmen Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb dalam mengendalikan angka kelahiran ditunjukkan dengan memberikan insentif kepada PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan), dan Sub PPKDB.
Besarannya masing – masing Rp 500.000 per bulan bagi PPKDB, dan Rp 300.000 per bulan bagi Sub PPKDB. Penyerahannya berlangsung di Tribun Lapangan Karebosi
bertepatan dengan kegiatan Pembinaan dan Silaturahmi bersama PPKBD dan Sub PPKBD se – kota Makassar, Senin (30/9/2019).
Insentif diserahkan langsung oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah didampingi Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, dan Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Selain insentif, Gubernur Nurdin Abdullah juga menyerahkan smart phone bagi penyuluh akseptor KB untuk memudahkan koordinasi saat menjalankan tugas di lapangan.
“Kami pemerintah kota mempunyai komitmen yang sangat tinggi dalam menangani persoalan kependudukan melalui program pengendalian penduduk. Untuk itu, momen ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja PPKBD dan Sub PPKBD sebagai pengelola program KB di kota Makassar,” ucap Iqbal dalam sambutannya.
Menurutnya, kota Makassar dengan jumlah penduduk sekitar 1.476 685 jiwa membutuhkan keterlibatan kader PPKBD dan Sub PPKBD sebagai pengelola program KB.
Saat ini sudah terealisasi peserta KB baru sebanyak 28.751 akseptor atau 86.91% dari target sebanyak 33.081 akseptor KB atau pasangan usia subur.
“Kami berharap pertemuan ini menjadi dukungan yang tidak pernah reda dan menjadi motivasi dalam mengelola program kependudukan di kota Makassar,” harapnya.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengapresiasi seluruh jajaran Pemkot Makassar dan Forkopimda yang telah membantu serta membina keluarga berencana di Sulawesi Selatan terutama di kota Makassar.
“Ini akan menjadi contoh di Indonesia, kader PPKBD dan Sub PPKBD menjadi tulang punggung untuk menekan angka kelahiran di Indonesia,” jelas Nurdin Abdullah.
Acara Pembinaan dan Silaturahmi bersama PPKBD dan Sub PPKBD se – kota Makassar bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan jalinan kerja sama dengan pemerintah dalam hal ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan institusi masyarakat PPKBD dan Sub PPKBD sebagai pengelola program sampai ke tingkat bawah yakni RT dan RW. (*)
