ACCARITA, – Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Yusran Jusuf, mendapatkan teguran keras dari Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, agar tak serampangan dalam mengeluarkan kebijakan di tengah pandemi Covid-19.
Kebijakan Yusran Jusuf yang membolehkan digelarnya resepsi pernikahan, di tengah kampanye Pemprov Sulsel meminta warga beraktivitas di rumah saja sangat beresiko.
Menurutnya, kebijakan Pj Wali Kota Makassar tersebut sangat tidak populis, dan sebaliknya justru akan merugikan masyarakat.
Namun kebijakan Pj Walikota Makassar ini mendapatkan dukungan dari Group Wartawan Media Online “GoWa-MO”, baru saja ketua umum DPP GoWa-MO mendatangi rumah jabatan Walikota Makassar sebagai bentuk dukungannya.
Ketua umum DPP GoWa-MO, Syafriadi Djaenaf mengatakan kebijakan ini patut di apresiasi karena dapat menghidupkan kegiatan para seniman dan gedung atau hotel tempat penyewaan lainnya, serta ini merupakan bagian percepatan pemulihan ekonomi Kota Makassar.
“Sepanjang tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19, saya pikir tidak ada masalah. Apa bedanya dengan toko Bintang, Toko Agung dan Mall yang buka sampai pengunjungnya berjubel begitu ?
” Malah sirkulasi tamu resepsi pernikahan lebih cepat pergantiannya dan lagi pula ini bisa menjadi bagian dari percepatan pemulihan perekonomian di Kota Makassar,” urai Ketua Umum DPP GoWa-MO, Syafriadi Djaenaf Daeng Mangka, di Rujab Wali Kota Makassar, Selasa (26/5) malam.
Lanjutnya, pada acara resepsi pernikahan malah lebih bisa diterapkan jaga jarak fisik (Psychal Distancing), apalagi masyarakat Makassar sudah terbiasa dengan memakai masker karena baru saja menjalani Pembatasan Sosial Berskala Besar.
“Pak Gubernur Nurdin Abdullah jangan lupa dengan statement sebelumnya yang terkesan melonggarkan penerapan PSBB Makassar beberapa waktu lalu,” tutupnya.
