Makassar — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Makassar menyampaikan kritik tajam sekaligus rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kota dalam rapat pembahasan pelaksanaan program pembangunan.
Anggota Fraksi PPP, Fasruddin Rusli (Acil), menyoroti tiga isu krusial yang perlu menjadi perhatian utama Pemkot, yakni pengelolaan keuangan daerah, perbaikan infrastruktur drainase, dan transparansi komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
“Kami melihat masih ada kelemahan dalam pengendalian belanja daerah dan ketidakseimbangan antara perencanaan dan realisasi program. Pemkot harus lebih cermat dan disiplin dalam pengelolaan keuangan,” ujar Fasruddin, Kamis (03/07/25).
Ia menilai, sistem drainase di Makassar masih jauh dari ideal. Banyak saluran air belum terintegrasi secara menyeluruh, menyebabkan genangan di titik-titik rawan setiap kali hujan deras.
“Penanganan infrastruktur jalan dan drainase belum maksimal. Ini masalah klasik yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Fraksi PPP mendorong Pemkot melakukan rehabilitasi saluran air dan pembenahan drainase secara sistemik, terutama di kawasan rawan banjir, demi melindungi aktivitas warga dan aset publik.
Selain itu, PPP juga meminta Pemkot untuk memperkuat transparansi kebijakan refocusing anggaran, yang menurut mereka harus selalu dikomunikasikan secara terbuka dengan DPRD.
“Refocusing anggaran harus dilaporkan secara transparan agar publik tahu ke mana arah belanja daerah. Ini penting untuk menjaga kepercayaan dan akuntabilitas,” ungkap Fasruddin.
Dari aspek pendapatan, Fraksi PPP menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024 yang jauh di bawah target. Berdasarkan data, pajak daerah hanya terealisasi 81,61 persen, retribusi daerah 57,48 persen, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah hanya 30,17 persen.
“Penurunan ini perlu direspons dengan langkah konkret. Sistem pemungutan dan pengelolaan PAD harus diperbaiki agar tidak mengganggu pembiayaan program pembangunan,” jelasnya.
Meski melayangkan kritik, PPP tetap optimistis Pemkot Makassar mampu memperbaiki kinerja fiskal dan infrastruktur ke depan, selama ada sinergitas kuat antara eksekutif dan legislatif.
“Kami percaya Pemkot bisa memperbaiki kinerja, asalkan rekomendasi ini ditindaklanjuti secara serius,” tutup Fasruddin. (*/AC)
