Makassar — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar menyoroti dua isu besar yang dinilai mendesak untuk segera ditangani Pemerintah Kota, yakni pengelolaan sampah dan penanggulangan banjir, khususnya di kawasan timur Makassar yang menjadi langganan genangan setiap musim hujan.
Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, menegaskan bahwa program sampah gratis yang telah digulirkan Pemkot Makassar belum menunjukkan dampak nyata terhadap kebersihan kota. Ia menilai program tersebut seharusnya tidak berhenti hanya pada pembebasan iuran, tetapi juga menyentuh perbaikan sistem pengelolaan hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang.
“Kita ingin program sampah gratis itu berimplikasi pada lahirnya kota yang bersih. Bukan kota yang sampahnya gratis, tapi sampahnya juga ada di mana-mana,” ujar Hartono, Rabu (02/07/25).
Menurutnya, permasalahan utama justru terletak di TPA Antang, mulai dari akses jalan yang rusak dan sering menyebabkan kemacetan panjang, hingga status lahan yang belum sepenuhnya dibebaskan pemerintah.
“Kemacetan di TPA Antang luar biasa, padahal itu titik akhir seluruh alur pengangkutan sampah. Pemerintah kota harus menuntaskan pembebasan lahan dan memaksimalkan infrastruktur TPA,” tambahnya.
Hartono mengapresiasi kebijakan sampah gratis sebagai bentuk keberpihakan pada masyarakat, namun menegaskan program tersebut akan kehilangan makna bila sistem pengelolaan di hilir masih timpang.
Selain itu, Fraksi PKS juga mendesak Pemkot segera menjalankan master plan penanggulangan banjir yang sudah disusun, terutama di wilayah Kecamatan Manggala dan sekitarnya.
“Kami dengar master plan penanganan banjir sudah ada. Sekarang kita tunggu keseriusan pemerintah untuk mengeksekusi. Jangan sampai hanya jadi dokumen perencanaan yang tak dijalankan,” tegasnya.
Fraksi PKS menilai, pengelolaan sampah dan penanggulangan banjir merupakan indikator penting keberhasilan tata kelola kota yang berkelanjutan. Mereka meminta Pemkot tidak hanya fokus pada program yang populer, tetapi juga menyelesaikan akar persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Pemkot Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) tengah menyiapkan proyek pembangunan jalan beton menuju TPA Antang dengan anggaran Rp9 miliar. Kepala Dinas PU, Zuhaelsi Zubir, menjelaskan proyek ini akan menggunakan konstruksi beton sepanjang 200 meter dan lebar 6 meter, dengan target pengerjaan fisik dimulai Agustus 2025.
“Kita beton karena kondisi medan sangat berat, banyak tanah bercampur sampah, sehingga butuh konstruksi yang kuat dan tahan beban,” jelas Zuhaelsi.
Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi kemacetan truk dan meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah ke TPA.
Adapun untuk penanganan banjir, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) menyebut dua opsi besar yang sedang dikaji, yaitu pembangunan kolam retensi atau relokasi warga di wilayah rawan banjir. Keduanya membutuhkan anggaran besar, mencapai sekitar Rp400 miliar.
“Kalau kita bangun kolam retensi biayanya besar, tapi relokasi juga sama, sekitar 400 rumah dengan estimasi Rp1 miliar per rumah,” ungkap Appi.
Appi menambahkan, Pemkot juga tengah menyiapkan pembebasan lahan di sekitar jalur air kawasan Nipa-nipa, agar aliran air tidak terhambat dan potensi banjir bisa dikurangi. (*/AC)
