MAKASSAR, ACCARITA — Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Aspirasi Advokasi Masyarakat (LSM FAAM) Sulawesi Selatan terus mendalami dugaan korupsi anggaran pada Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kota Makassar Tahun 2022/2023. Proyek tersebut milik PUPR Kota Makassar
Hal itu disampaikan Ketua LSM FAAM Sulsel Rahmayadi dari pelaporan masyarakat di Wilayah Batu Raya Kecamatan Panakukkang Rabu (11/10/2023).
Proyek yang dikerjakan dengan nilai kontrak Rp. 300 Juta Lebih,- itu diduga merugikan keuangan negara setelah LSM FAAM melakukan investigasi dan pemantauan ke lokasi proyek yang terletak di Kelurahan Batua Raya Kecamatan Panakukkang tersebut.
“Sementara didalami kajiannya yang diduga terjadi Mark up, pengurangan volume termasuk tidak menggunakan lantai kerja pada proyek tersebut,” kata Rahmayadi.
Menurut Rahmayadi, segera berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait hasil kajian dan monitoring lembaganya.
Selain proyek irigasi di Kota Makassar tersebut, pihaknya juga sementara melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan untuk melaporkan proyek Irigasi dibeberapa lokasi yang ada di kota makassar Sulawesi Selatan.
Pihaknya menduga proyek yang telah dikerjakan, mutu bangunan tidak terpenuhi sehingga ada dugaan tidak sesuai spesifikasi dan standarisasi termasuk juga tidak menggunakan lantai kerja.
“Kami akan meminta klarifikasi ke PPK pekerjaan apakah awalnya seperti itu sesuai dokumentasi atau gimana ??? karna rata-rata proyek irigasi penutup got tersebut hampir keselurahannya pecah-pecah padahal pekerjaan tersebut belum cukup sebulan di kerjakannya,” jelas Rahmayadi.
Sedangkan, menurut Rahmayadi pihaknya belum menerima klarifikasi dari PPK Proyek Irigasi Kelurahan Batua Raya Kecamatan Panakukkang. Rahmayadi menegaskan, Seni depan sudah memasukkan laporannya ke APH.
“Kami menduga proyek ini telah terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara puluhan hingga ratusan Juta,” tegasnya.
Pihaknya berjanji akan terus mengawal proyek ini sampai mendapatkan kejelasan hukum bagi oknum-oknum yang diduga mengambil keuntungan dan merugikan keuangan negara. (Tim)
