Makassar – Keberadaan juru parkir liar yang meresahkan masyarakat kembali menjadi sorotan dalam talkshow yang digelar oleh Perumda Parkir Makassar pada Rabu, 22 Januari 2025. Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas solusi konkret dalam menangani masalah jukir tanpa identitas resmi yang kerap merugikan pengendara.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perumda Parkir Makassar, Agus Setiawan, menjelaskan bahwa setiap jukir resmi seharusnya memiliki identitas yang jelas, berupa kartu pengenal dan seragam yang sesuai aturan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak jukir yang tidak bisa menunjukkan bukti keabsahan mereka sebagai petugas parkir. “Kami mengakui adanya kelemahan dalam pengawasan, tetapi kami akan terus berupaya memperketat aturan agar hanya jukir resmi yang beroperasi di area parkir kota,” ujar Agus.
Selain pihak pengelola parkir, acara ini juga menghadirkan pemerhati transportasi Dr. Siti Mardiana, yang mengungkapkan kekhawatirannya terhadap praktik jukir liar yang sering menetapkan tarif parkir yang tidak sesuai. “Banyak pengendara yang merasa dipaksa membayar lebih mahal, sementara mereka tidak mendapatkan bukti pembayaran yang jelas. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga mengurangi pendapatan asli daerah,” tegasnya.
Salah satu solusi yang diusulkan dalam diskusi ini adalah pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pengawasan terhadap jukir di lapangan. Irwan, perwakilan masyarakat yang turut hadir dalam acara tersebut, mengusulkan adanya aplikasi berbasis pelaporan masyarakat. “Dengan adanya sistem ini, masyarakat bisa langsung melaporkan jukir liar atau jukir yang melakukan pelanggaran. Hal ini bisa menjadi alat yang efektif untuk membantu pengawasan oleh pihak berwenang,” katanya.
Menanggapi usulan tersebut, Agus Setiawan menyatakan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menerapkan sistem berbasis teknologi guna meningkatkan transparansi dan keamanan dalam sistem parkir. “Kami menyadari bahwa pendekatan manual saja tidak cukup. Dengan aplikasi pelaporan atau sistem digital lainnya, pengendalian terhadap jukir liar bisa lebih efektif,” ungkapnya.
Selain itu, Perumda Parkir Makassar juga berencana untuk melakukan identifikasi ulang terhadap semua jukir yang beroperasi di kota Makassar. Langkah ini diharapkan dapat memperjelas status jukir dan memastikan bahwa mereka yang bekerja di lapangan benar-benar terdaftar secara resmi.
Acara talkshow ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan mereka secara langsung. Beberapa pengendara yang hadir mengungkapkan keresahan mereka terkait dengan pungutan liar, pelayanan yang kurang baik, serta ketidakjelasan tarif parkir di beberapa lokasi. Mereka berharap agar pemerintah dan pihak pengelola parkir segera mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki sistem parkir di kota Makassar.
Dengan adanya diskusi ini, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem parkir yang lebih teratur, transparan, dan aman. Perumda Parkir Makassar berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan fasilitas parkir yang tersedia di kota ini. (AY)
