MAKASSAR — Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar menyoroti kinerja keuangan Pemerintah Kota dalam pelaksanaan APBD tahun 2024, khususnya di sektor Belanja Modal yang dinilai masih rendah dan belum mencerminkan komitmen kuat terhadap pembangunan infrastruktur.
Anggota Fraksi Golkar, Eshin Usami Nur Rahman, menyebutkan bahwa hingga akhir tahun anggaran, realisasi Belanja Modal baru mencapai Rp739,21 miliar atau 54,10 persen dari pagu Rp1,36 triliun.
“Belanja Modal ini menyangkut proyek fisik dan infrastruktur publik. Kalau serapannya rendah, otomatis efek pembangunan juga lemah. Ini perlu perhatian serius,” ujar Eshin, Rabu (03/07/25).
Ia menjelaskan bahwa lambatnya realisasi anggaran di sektor modal akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal serta penyerapan tenaga kerja.
“Dana pembangunan seharusnya menggerakkan ekonomi rakyat. Kalau tidak terserap, berarti manfaatnya tertunda bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya terealisasi 19,09 persen, atau Rp811 juta dari total Rp4,25 miliar.
“Kita perlu memastikan fleksibilitas anggaran tetap terjaga saat kondisi darurat. Rendahnya realisasi bisa jadi sinyal lemahnya kesiapan sistem respons Pemkot,” tambahnya.
Meskipun begitu, Golkar tetap memberikan apresiasi terhadap total realisasi belanja daerah yang mencapai 80,67 persen atau Rp4,26 triliun dari total Rp5,29 triliun. Capaian tertinggi berasal dari Belanja Operasi sebesar 89,99 persen, mencakup pengeluaran pegawai, hibah, serta bantuan sosial.
“Roda pemerintahan tetap berputar, pelayanan dasar masih berjalan baik. Tapi capaian tinggi ini jangan membuat kita abai terhadap kualitas belanja,” ujar Eshin.
Ia menekankan pentingnya membangun perencanaan anggaran yang lebih disiplin dan visioner, agar belanja daerah bukan hanya berorientasi pada penyerapan, melainkan juga pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kalau masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari APBD, berarti ada yang salah dalam perencanaan maupun eksekusinya,” tandasnya.
Fraksi Golkar juga meminta agar Pemkot memperkuat manajemen pendapatan daerah melalui inovasi dan digitalisasi pajak serta retribusi, tanpa melanggar prinsip akuntabilitas.
“Pendapatan daerah harus dikelola dengan transparan, dan hasilnya harus kembali ke masyarakat dalam bentuk peningkatan layanan publik,” pungkasnya. (*/AC)
