MAKASSAR — Suasana depan Gedung DPRD Kota Makassar memanas pada Kamis (3/7/2025) pagi, saat ratusan pedagang Pasar Terong menggelar aksi menolak rencana pembongkaran lapak jualan yang dianggap merugikan pedagang kecil.
Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Persaudaraan Pedagang Pasar Terong (SADAR) ini dipimpin oleh Syamsul Alam selaku jenderal lapangan. Massa membawa berbagai spanduk protes bertuliskan penolakan terhadap kebijakan penataan pasar yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Mereka menyuarakan empat tuntutan utama:
-
Menolak pembongkaran dan relokasi lapak pedagang.
-
Meminta keterlibatan pedagang dalam setiap keputusan penataan pasar.
-
Menolak segala bentuk intimidasi terhadap pedagang.
-
Mendesak pemerintah menghadirkan solusi yang manusiawi dan berkeadilan.
“Jogging track bukan alasan untuk menggusur kami. Kami sudah puluhan tahun di sini mencari nafkah,” teriak salah satu orator di tengah aksi.
Setelah satu jam berorasi, perwakilan pedagang diterima oleh anggota DPRD Makassar dari Fraksi PPP, Irwan Hasan dan Andi Makmur, serta Fraksi Golkar, Ismail.
Dalam dialog singkat itu, Ismail menegaskan bahwa DPRD siap memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) untuk mencari jalan tengah antara pedagang, Dinas Perdagangan, dan pihak pengelola pasar.
“Kami tidak ingin ada kebijakan yang justru memberatkan pedagang. Penataan pasar harus dilakukan dengan pendekatan yang adil dan tidak menindas,” tegasnya.
Menurut Ismail, rencana penertiban tersebut sebenarnya bertujuan memperbarui dan mempercantik pasar tradisional, namun harus dijalankan dengan dialog terbuka agar tidak menimbulkan gejolak sosial.
“Kami juga akan bahas harga kios agar tetap terjangkau dan tidak menjadi beban baru bagi pedagang,” tambahnya.
Hingga siang hari, aksi berlangsung kondusif dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Para pedagang berharap DPRD benar-benar mengawal aspirasi mereka agar rencana pembenahan pasar tidak berubah menjadi kebijakan yang memiskinkan rakyat kecil. (*/AC)
