MAKASSAR,- Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar berpartisipasi dalam kegiatan observasi yang berlangsung di Ruang Sipakatau, Kantor Walikota Makassar. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kesiapan serta komitmen daerah dalam mengimplementasikan praktik-praktik antikorupsi, menjadikannya sebagai salah satu wilayah yang diusulkan untuk menjadi percontohan kabupaten dan kota antikorupsi.
Observasi ini merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah kota Makassar untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip antikorupsi dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih serta transparan. Dengan menjadi percontohan kabupaten dan kota antikorupsi, Makassar diharapkan dapat menunjukkan kepemimpinan dalam menerapkan praktik-praktik antikorupsi yang efektif, serta menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih baik untuk masyarakat.
Kegiatan observasi dimulai dengan pemaparan oleh Tim Pengamat mengenai kriteria dan indikator yang digunakan dalam menilai kesiapan daerah untuk menjadi percontohan antikorupsi. Sekretaris Bapenda Makassar bersama dengan pejabat dari berbagai instansi pemerintah daerah hadir dalam acara ini untuk memberikan informasi dan menjawab pertanyaan terkait upaya yang telah dilakukan untuk memerangi korupsi.
Pemaparan tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan dan prosedur antikorupsi yang diterapkan di Makassar, mekanisme pelaporan dan penanganan kasus korupsi, serta langkah-langkah preventif yang diambil untuk memastikan bahwa praktik-praktik antikorupsi diterapkan secara konsisten di seluruh lapisan pemerintahan.
Sebagai bagian dari Bapenda, Sekretaris Bapenda menyampaikan komitmen lembaganya dalam mendukung upaya-upaya antikorupsi di Kota Makassar. Bapenda, yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pendapatan daerah, berfokus pada penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pajak daerah.
Sekretaris Bapenda menekankan bahwa implementasi praktik antikorupsi harus melibatkan seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dalam kesempatan ini, Sekretaris Bapenda juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencegah praktik korupsi. Ia menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus korupsi merupakan bagian penting dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Upaya antikorupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari masyarakat. Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan lebih transparan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar Sekretaris Bapenda Makassar.
Kegiatan observasi ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi Makassar untuk terus memperbaiki dan memperkuat praktik antikorupsi di seluruh aspek pemerintahan. Dengan penilaian yang positif dan implementasi yang efektif dari praktik-praktik antikorupsi, Makassar berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal integritas dan transparansi.
Proses ini juga diharapkan dapat memotivasi semua pihak untuk lebih berkomitmen terhadap prinsip-prinsip antikorupsi, serta memperkuat upaya dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dengan langkah-langkah strategis yang telah diambil dan komitmen yang ditunjukkan, Makassar bertekad untuk menjadi model bagi pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.(*)
