Makassar,– Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sebuah bangunan yang terletak di Jalan Bulusaraung, Selasa pagi. Bangunan yang awalnya didesain sebagai ruko tiga lantai tersebut kini berdiri megah dengan tujuh lantai, menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai legalitas dan standar keselamatannya.
Ketua Komisi C, Azwar, memimpin langsung inspeksi bersama sejumlah anggota dewan dan perwakilan dari Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Satpol PP. Mereka menyoroti banyaknya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang izin mendirikan bangunan (IMB) dan ketentuan keselamatan konstruksi.
“Kita temukan ada ketidaksesuaian signifikan antara dokumen perencanaan awal dengan kenyataan di lapangan. Awalnya disetujui hanya tiga lantai, tapi sekarang ada tujuh lantai. Ini bukan pelanggaran kecil, ini pelanggaran berat,” tegas Azwar kepada awak media.
Lebih lanjut, Azwar menyatakan bahwa Komisi C akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemilik bangunan, kontraktor pelaksana, serta instansi terkait. Mereka juga akan mengundang ahli struktur bangunan untuk mengevaluasi kekuatan pondasi dan ketahanan konstruksi terhadap risiko gempa.
Selain potensi pelanggaran IMB, bangunan ini juga diduga melanggar Garis Sepadan Bangunan (GSB), tidak memiliki sistem pemadam kebakaran internal yang memadai, serta belum dilengkapi aksesibilitas darurat bagi difabel.
“Yang menjadi kekhawatiran utama adalah keselamatan masyarakat. Kalau ini dibiarkan, bisa jadi preseden buruk untuk pengembang lain. Kita tidak ingin menunggu sampai terjadi insiden,” tambahnya.
Di tempat yang sama, seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya mengaku sempat khawatir melihat pembangunan terus dilakukan di tengah pemukiman padat. “Kami sempat tanya ke tukang-tukangnya, katanya izinnya sudah ada, tapi mereka juga bilang sempat diubah dari tiga ke tujuh lantai. Kayaknya aneh,” katanya.
Dinas PUPR sendiri menyatakan akan segera melakukan audit teknis terhadap struktur bangunan. Bila terbukti ada pelanggaran serius, maka pembongkaran sebagian lantai bisa menjadi opsi yang dipertimbangkan.
Inspeksi ini mencerminkan keseriusan DPRD Makassar dalam menegakkan aturan dan menjaga keselamatan warga kota. Dalam waktu dekat, hasil investigasi ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.(*)
