MAKASSAR – Langkah Pemerintah Kota Makassar yang telah memberikan penguatan melalui berbagai kebijakan dan pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam seluruh proses pembangunan di wilyahnya, mendapat apresiasi dari Komisi Nasional Disabilitas (KND).
Apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar itu disampaikan langsung Ketua KND, Dante Rigmalia, usai mendengar pemaparan terkait bentuk kolaborasi Pemkot Makassar bersama organisasi penyandang disabilitas dalam mengawal kebijakan dan penganggaran yang berpihak kepada penyandang disabilitas di setiap SKPD di Kota Makassar, yang disampaikan.
Pendamping Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan Kota Makassar, Abd. Rahman, saat melakukan koordinasi dan audiensi ke Kantor KND di Jakarta, Senin (7/8/2023).
“Kehadiran Pemerintah Kota Makassar ke Kantor KND dan apa yang telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar ini akan meringankan beban KND dalam memberikan pendampingan ke daerah, khususnya Kota Makassar,” kata Dante.
Sementara, anggota Komisioner KND, Jonna Aman Damanik mengungkapkan bahwa kota inklusif bukan merupakan sebuah tujuan.
“Tapi itu merupakan sifat sebuah kota yang untuk mencapai hal tersebut dibutukan kebersamaan serta kolaborasi semua pihak untuk berproses bersama,” kata Jonna.
Dalam pertemuan tersebut, para Komisioner KND juga menyampaikan bahwa saat ini isu-isu strategis yang menjadi perhatian adalah penguatan regulasi di setiap daerah, peningkatan akses layanan kepada penyandang disabilitas di semua jenjang layanan, sinkronisasi data dari semua pemangku kepentingan yang belum maksimal, pemenuhan hak-hak dasar, dan mengeliminir stigma.
Olehnya itu, sebagai pintu gerbang Indonesia timur, diharapkan Pemerintah Kota Makassar melalui komitmen kepemimpinan Walikota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny” Pomanto dapat mengimplementasikan berbagai macam program pembangunan, yang dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas.
“Tentunya sekaligus menjadi contoh kota yang inklusif disabilitas bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah timur Indonesia,” ujarnya.
Sekadar diketahui, koordinasi dan audiensi ke Kantor KND di Jakarta ini dilakukan Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda) bersama Pendamping Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam upaya mewujudkan Kota Makassar sebagai ‘kota yang inklusif dan menjadi kota yang nyaman untuk semua’.
Dalam kunungan tersebut, rombongan Pemerintah Kota Makassar diterima langsung oleh Ketua didampingi para anggota Komisioner KND. (*)
