MAKASSAR — Komisi D DPRD Kota Makassar menyoroti penguatan sektor layanan publik dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2025.
Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Makassar, Jumat (22/8), juru bicara Badan Anggaran, Ray Suryadi, memaparkan sejumlah usulan yang disepakati Komisi D.
Di sektor kesehatan, penganggaran diarahkan pada pelatihan service excellence, operasional bahan bakar ambulans gratis, serta peningkatan fasilitas di RSUD Makassar termasuk pengadaan genset.
Bidang sosial juga mendapat perhatian lewat usulan renovasi kantor Dinas Sosial, pengadaan komputer kecamatan, hingga penyediaan 30 unit alat pemandi jenazah dan tambahan dukungan bagi UPT Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC).
Tak kalah penting, BPBD Makassar diusulkan mendapat tambahan anggaran operasional, peralatan, serta material pasca bencana. Komisi D juga menekankan penguatan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak, termasuk kampanye anti-bullying di sekolah.
Untuk pengendalian penduduk, program Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT) akan diperkuat dengan penyediaan makanan sehat dan peralatan penunjang.
Dinas Pemadam Kebakaran diusulkan membangun dua posko baru di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea.
Selain itu, bidang keagamaan dan pemberdayaan masyarakat turut masuk dalam daftar prioritas, termasuk insentif LPM, bantuan rumah ibadah, hingga kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).
Komisi D menegaskan, seluruh usulan ini diarahkan untuk memastikan APBD Perubahan 2025 benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Fokus kami agar APBD-P 2025 lebih berpihak pada penguatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat Makassar,” ujar Ray Suryadi. (*)
