Makassar, — Komisi A DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Hadi Ibrahim, menerima kedatangan aliansi masyarakat yang tergabung dalam Pandawa Pattingalloang Indonesia pada Senin (21/4/2025). Pertemuan ini berlangsung di Ruang Penerimaan Aspirasi DPRD Kota Makassar dan menjadi wadah penting bagi warga untuk menyampaikan keprihatinan mereka terhadap maraknya pelanggaran aturan oleh sejumlah tempat usaha di Kota Makassar.
Isu utama yang diangkat oleh Pandawa Pattingalloang Indonesia adalah dorongan untuk segera menertibkan tempat usaha yang melanggar aturan, baik dari sisi perizinan, zonasi, maupun dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada anggota Komisi A, dan direspons dengan terbuka oleh Andi Hadi Ibrahim.
“Aliansi Pandawa Pattingalloang Indonesia menyampaikan aspirasinya dengan isu untuk menertibkan tempat usaha yang melanggar aturan,” ungkap Andi Hadi Ibrahim sebagaimana dikutip dari unggahan akun resmi Instagram DPRD Makassar, @dprd_makassar.
Menurut Andi Hadi, Komisi A memiliki tanggung jawab untuk menampung, membahas, dan menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat, khususnya yang terkait dengan bidang pemerintahan, termasuk penegakan aturan terhadap aktivitas usaha.
Ia menegaskan bahwa suara masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan publik, terutama ketika menyangkut ketertiban dan keadilan di tengah lingkungan perkotaan. “Kami di Komisi A siap menindaklanjuti aduan ini sesuai dengan tugas dan kewenangan yang kami miliki. Penegakan aturan harus berjalan seimbang antara mendukung iklim usaha dan menjaga hak-hak masyarakat sekitar,” tegasnya.
Di sisi lain, perwakilan dari Pandawa Pattingalloang Indonesia juga menyoroti kurangnya pengawasan dari pihak terkait terhadap beberapa pelaku usaha yang diduga beroperasi tanpa izin lengkap atau melanggar ketentuan tata ruang. Mereka berharap DPRD, khususnya Komisi A, dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan usaha yang tertib, adil, dan tidak merugikan warga.
Pertemuan ini menandakan pentingnya ruang partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Kehadiran aliansi warga seperti Pandawa Pattingalloang menjadi bagian dari semangat demokrasi lokal yang sehat, di mana kontrol sosial dari masyarakat menjadi penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan.
Menutup pertemuan, Andi Hadi Ibrahim berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini bersama anggota Komisi A lainnya, dengan langkah lanjutan yang akan melibatkan pihak eksekutif dan instansi teknis terkait.
“Kami akan koordinasikan lebih lanjut, baik melalui rapat kerja maupun pemanggilan dinas terkait, untuk memastikan bahwa aspirasi ini mendapat tindak lanjut konkret,” pungkasnya.(*)
