MAKASSAR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam rapat paripurna penyampaian Pemandangan Umum terhadap Rancangan APBD 2025, juru bicara Fraksi PKS, Hartono, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sejumlah BUMD, termasuk PD Parkir dan PD Pasar Makassar Raya, yang dinilai belum memberikan sumbangsih signifikan bagi kas daerah.
“Kontribusi BUMD belum maksimal. Kami menilai perlu dilakukan evaluasi manajemen dan inovasi layanan, termasuk digitalisasi sistem pembayaran,” ujar Hartono, Senin (1/7/2025).
Ia mencontohkan praktik retribusi parkir yang dianggap tidak efisien dan memberatkan masyarakat.
“Bahkan kendaraan yang hanya singgah di ATM pun dikenakan retribusi parkir. Hal seperti ini harus dievaluasi secara adil dan transparan,” tegasnya.
Fraksi PKS juga menilai potensi pajak dan retribusi daerah belum tergarap maksimal. Pajak reklame, parkir, serta retribusi pasar dan terminal masih jauh dari potensi optimal.
Hartono menegaskan perlunya sistem pemungutan yang transparan dan pengawasan yang ketat.
“Masih ada kebocoran dan inefisiensi yang perlu diatasi dengan sistem digital yang terintegrasi antar-SKPD,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PKS menyoroti ketergantungan pendapatan daerah pada dana transfer pusat. Mereka mendorong Pemerintah Kota Makassar menyusun strategi kemandirian fiskal jangka panjang melalui perluasan sistem e-payment, integrasi data PAD, dan audit menyeluruh terhadap BUMD yang stagnan.
Fraksi PKS juga menyinggung sejumlah isu strategis lain, seperti pengelolaan TPA Antang, penanganan banjir di Kecamatan Manggala, serta upaya pengendalian inflasi dan harga bahan pokok.
“Tingginya harga bahan pokok terus menjadi keluhan warga. Pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata,” ucap Hartono.
Selain itu, PKS juga meminta perhatian terhadap isu sosial seperti penyalahgunaan narkoba dan judi online di kalangan pelajar.
“Masalah sosial ini harus ditanggapi serius, karena menyangkut masa depan generasi muda,” tambahnya.
Meski banyak mengkritik, Fraksi PKS tetap memberikan apresiasi atas peningkatan capaian PAD Makassar yang naik menjadi 81,61 persen dari tahun sebelumnya 79,78 persen. Namun, Hartono mengingatkan masih ada selisih hampir 19 persen dari target, yang menandakan potensi kebocoran atau proyeksi yang terlalu optimistis.
“Kami mohon penjelasan dari pemerintah kota atas capaian tersebut agar lebih jelas dan transparan,” tutupnya. (*/AC)
