MAKASSAR — Rencana peluncuran 200 unit taksi listrik di kawasan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar) pada 31 Agustus 2025 mendatang menuai tanggapan kritis dari kalangan legislatif.
Program yang digadang sebagai langkah menuju transportasi ramah lingkungan ini dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama dari aspek sosial dan kepadatan lalu lintas.
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono, menilai penambahan armada baru berpotensi menambah kemacetan di tengah kota yang sudah padat kendaraan.
“Saya sudah baca pernyataan Pak Wali soal pembukaan lapangan kerja 200 driver baru. Tapi pertanyaannya, apakah benar penambahan 200 unit taksi listrik ini akan membuka lapangan kerja, atau justru menambah kemacetan baru?” tegas Hartono, Rabu (27/8/25).
Politisi PKS itu mengingatkan bahwa jumlah kendaraan di Makassar sudah melampaui kapasitas jalan. Jika tak diperhitungkan secara matang, kehadiran taksi listrik bisa memicu dampak sosial dan ekonomi yang tak diinginkan.
“Memang mungkin ada driver baru yang bekerja, tapi jangan lupa, para driver lama bisa kehilangan pangsa pasar karena persaingan makin ketat,” ujarnya.
Hartono menegaskan bahwa arah kebijakan menuju kota rendah emisi patut diapresiasi, namun ia menolak jika penerapannya hanya menjadi simbol hijau tanpa perhitungan menyeluruh terhadap kondisi sosial dan lalu lintas kota.
“Kami setuju dengan konsep ramah lingkungan. Tapi apakah benar penambahan armada ini membuat kota lebih nyaman? Jangan sampai malah menambah macet,” tambahnya.
Menurutnya, alternatif yang lebih tepat adalah memperkuat sistem transportasi massal, seperti program bus sekolah dan transportasi umum terpadu, yang terbukti mampu mengurangi kendaraan pribadi di jalan raya.
“Taksi listrik tetap menambah jumlah kendaraan di jalan, berbeda dengan transportasi massal yang bisa menekan volume kendaraan pribadi,” pungkasnya.
