MAKASSAR — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis dalam pembahasan APBD Perubahan 2025, salah satunya berupa penambahan anggaran untuk OPD yang menangani pelayanan dasar masyarakat.
Dalam rapat paripurna DPRD Makassar, Jumat (22/08/25), juru bicara Banggar, Ray Suryadi Arsyad, menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran tahun ini difokuskan pada penguatan layanan publik.
“APBD Perubahan 2025 harus menjadi instrumen nyata peningkatan pelayanan masyarakat. Karena itu, setiap tambahan anggaran diarahkan agar berdampak langsung di lapangan,” jelas Ray.
Banggar merekomendasikan penambahan anggaran bagi Satpol PP, termasuk pembinaan dan rekrutmen 200 personel baru, guna memperkuat deteksi dini dan ketertiban umum.
Sementara untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Ray menekankan perlunya pengadaan server baru dan pelatihan operator agar layanan administrasi kependudukan berjalan lancar dan aman.
“Layanan kependudukan harus lancar dan aman, karena itu kami rekomendasikan penguatan infrastruktur dan pelatihan SDM,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Banggar mendorong peningkatan fasilitas sekolah, termasuk dukungan Program Profesi Guru (PPG) dan pelatihan berkelanjutan. Sedangkan sektor kesehatan diharapkan mendapat tambahan untuk pelatihan tenaga medis, operasional ambulans gratis, dan biaya genset.
Banggar juga mengusulkan tambahan anggaran untuk Dinas Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup, DP3A, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), masing-masing untuk memperkuat infrastruktur digital, pengelolaan sampah, perlindungan anak, dan inovasi riset berbasis data.
“Semua rekomendasi ini bukan sekadar daftar kebutuhan, tapi hasil pembahasan dan masukan masyarakat. Banggar ingin memastikan APBD-P 2025 betul-betul pro rakyat,” tegas Ray. (*)
