Sekretaris Bapenda Makassar Hadiri Rapat Koordinasi Pajak Daerah Bersama Gubernur Sulsel

oleh

Makassar,- Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menghadiri Rapat Koordinasi Pajak Daerah yang diselenggarakan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Acara ini diadakan di Hotel Claro Makassar dan merupakan bagian dari persiapan untuk implementasi Opsen Pajak Daerah yang direncanakan akan diterapkan pada tahun 2025.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan kebijakan pajak yang akan datang. Opsen Pajak Daerah, yang merupakan singkatan dari Operasionalisasi Sistem Pajak Daerah, akan memperkenalkan sejumlah reformasi dalam pengelolaan pajak di tingkat daerah. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak, memperbaiki transparansi, dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakan.

Selama rapat, berbagai aspek terkait kesiapan teknis dan strategis menjadi fokus utama. Para peserta rapat, termasuk Sekretaris Bapenda Makassar, diberikan informasi terkini mengenai perubahan yang akan diterapkan serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan transisi yang lancar. Pembahasan meliputi kesiapan sistem informasi pajak, pelatihan bagi petugas pajak, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi.

Sekretaris Bapenda Makassar, dalam sambutannya, menegaskan komitmen Kota Makassar untuk mendukung penuh implementasi Opsen Pajak Daerah. “Kota Makassar siap bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mempersiapkan segala aspek yang diperlukan demi suksesnya implementasi Opsen Pajak Daerah,” ungkapnya. Ia juga menyampaikan bahwa Kota Makassar akan fokus pada peningkatan kapasitas teknis dan administrasi agar sistem perpajakan yang baru dapat diterapkan dengan efektif.

Selama rapat, Sekretaris Bapenda Makassar juga mempresentasikan rencana tindak lanjut dari Kota Makassar terkait implementasi Opsen Pajak Daerah. Ini termasuk langkah-langkah untuk memperbarui sistem informasi pajak daerah, merancang program pelatihan untuk petugas pajak, serta strategi komunikasi dengan masyarakat untuk memastikan mereka memahami perubahan yang akan terjadi.

Rapat tersebut juga diisi dengan diskusi panel yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk perwakilan dari Bapenda dan pemerintah daerah lainnya. Diskusi ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan masing-masing daerah dalam menerapkan kebijakan baru dan mengidentifikasi potensi kendala yang mungkin dihadapi.

Para peserta rapat mengungkapkan pandangan mereka tentang tantangan dan peluang terkait dengan implementasi Opsen Pajak Daerah. Diskusi ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana berbagai daerah dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan saling mendukung dalam proses transisi.

Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam suksesnya implementasi Opsen Pajak Daerah. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara semua pihak untuk memastikan bahwa kebijakan pajak yang baru dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat bagi semua daerah di provinsi ini.

“Penerapan Opsen Pajak Daerah adalah langkah besar untuk meningkatkan sistem perpajakan kita. Keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada kerjasama yang solid antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Kita harus memastikan bahwa semua persiapan dilakukan dengan baik agar transisi berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata Gubernur Sulsel dalam pidatonya.

Setelah rapat koordinasi, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana aksi untuk masing-masing daerah berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi. Bapenda Makassar akan melanjutkan proses persiapan dengan melakukan pertemuan internal untuk merinci langkah-langkah yang akan diambil serta menjadwalkan pelatihan bagi staf pajak.

Selain itu, Bapenda Makassar juga akan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan informasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi mereka. Ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan menerima kebijakan baru dengan baik.(dr)

No More Posts Available.

No more pages to load.