MAKASSAR – Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY telah resmi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat sebagai Menkopolhukam yang jabatannya kosong pasca pengunduran diri Mahfud MD.
Sebagai menteri yang baru saja dilantik, tentu akan menyesuaikan dengan arah kebijakan pimpinan sebelumnya, dan dengan bergabungnya partai Demokrat ke dalam pemerintahan Jokowi-Maruf Amin diharapkan dapat memberi spirit baru dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah disisa masa bakti yang tinggal beberapa bulan kedepan.
AHY kemudian mendapatkan tugas dan amanah untuk melanjutkan program yang telah dirintis dan dikerjakan oleh menteri sebelumnya, salah satunya terkait sertifikasi elektronik guna memudahkan pengurusan tanah di BPN.
Merespon pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, Tokoh Masyarakat Sulsel di Jakarta yang juga kader Demokrat Syarifuddin Daeng Punna (SAdAP) mengucapkan selamat mengemban amanah dan semoga dapat memaksimalkan tugas dan tanggungjawabnya hingga beberapa bulan kedepan.
“Selaku kader Demokrat, saya siap membantu Ketua Umum kami untuk memberantas mafia tanah, dan diimbau kepada masyarakat jika merasa dizolimi terkait sengketa tanah, saya menyarankan untuk mengajukan kepada bagian hukum Partai Demokrat agar pesannya tersampaikan kepada pak Menteri ketimbang melakukan perlawanan terhadap mafia tanah yang diindikasi dibeckingi oleh oknum di BPN,” tegas SAdAP, Kamis (22/2/2024).
Lanjutnya, dengan masih adanya dugaan indikasi permainan oknum di BPN bekerjasama dengan mafia tanah, maka SAdAP menyarankan kepada Ketum AHY selaku menteri agar mengambil langkah mengevaluasi atau bila perlu memecat oknum yang bermain-main dengan urusan tanah.
“Saya juga mengimbau kepada ormas-ormas, khususnya yang ada dibawah naungan saya untuk bijak melihat masalah pertanahan, tidak gegabah dalam menyikapi sengketa tanah, harus paham betul regulasi sebab kasus yang disengketakan khususnya di kota-kota besar seringkali berujung kisruh dan bentrokan dengan warga sebagaimana yang pernah terjadi di Makassar tepatnya di jalan pengayoman dimana oknum yang merasa mengantongi Sertifikat tanah mengerahkan ormas hingga berujung pada terjadinya penganiayaan, olehnya ormas perlu pengkajian terkait regulasi yang mengatur masalah sengketa tanah sebelum mengambil tindakan karena jangan sampai mengakibatkan terjadinya konflik dengan warga, itu yang harus dihindari,” ucapnya.
SAdAP berharap setiap pimpinan polri di wilayahnya masing-masing untuk bisa merotasi semua unit atau petugas yang ditempatkan di tambang dengan mengambil personel yang benar-benar profesional dan memahami case persengketaan tanah.
The post Dilantik Jadi Menteri ATR, SAdAP Tegaskan Siap Bantu AHY Berantas Mafia Tanah appeared first on Accarita.
