ACCARITA, — Direktur Scientific for Development and Government (Sidego) Malut Mukhtar Adam menyayangkan kepergian Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) yang nyaris sebulan. Gani meninggalkan daerahnya, bertepatan dengan seluruh Indonesia harus berkutat melawan pandemi Corona (Covid-19).
Dengan kepergian Abdul Gani Kasuba, sejumlah rapat paripurna dengan DPRD terlewati. Menurut dia, pada saat pandemi seperti sekarang, selayaknya seorang kepala daerah memiliki sense of crisis secara terus menerus.
“Kebijakan (pada situasi) yang tidak normal itu dibutuhkan kehadiran pemimpin daerah untuk memimpin langsung berbagai resolusi terhadap kebencanaan,” ujar Mukhtar Adam, Ahad (30/08/2020).
Dia menjelaskan, salah satu problem yang tengah dirasakan warga Malut saat ini, jelasnya, adalah tekanan ekonomi pada kuartal I dan II, di mana pertumbuhan ekonominya -0,16 persen. Sementara, ekonomi masih banyak bergantung pada sektor pertambangan.
“Industri sektor tambang tersebut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 60 persen, sedangkan angkatan kerja Malut yang menggantungkan hidup di sektor pertambangan hanya 9,8 persen,” kata Dosen Ekonomi Universitas Khairun Ternate ini.
“Jika kita copot angka tambang, maka didapatkan kondisi ekonomi Malut yang sesungguhnya, yakni pertumbuhan kita menjadi -4,83 persen,” imbuh Mukhtar Adam.
Menurutnya, sektor yang paling terpukul oleh Covid-19 di Malut adalah sektor transportasi laut dan darat. Pendapatan warga yang bekerja di sektor itu anjlok hingga 28 persen. Sementara, sektor konsumsi (makan dan minum) -29 persen.
“Kalau kita ambil sektor ini saja, pemain yang dominan adalah UMKM. Banyak sekali UMKM yang harus menutup usaha, mengurangi produksi, mengurangi pegawai maka terjadi PHK di mana-mana. Daya beli masyarakat Maluku Utara sekarang juga turun, terlihat dari Nilai Tukar Petani, tekanan konsumsi, angka itu juga mengalami pelemahan,” jabarnya.
Dengan kondisi tersebut, dia menyebut Gubernur Abdul Gani Kasuba mestinya memprioritaskan daerahnya yang sedang ‘sakit’. “Obat yang tepat itu jika ada kucuran dana dari skema APBD,” cetus dia.
Sayangnya, ujar Mukhtar, dalam skema APBD Malut tak ada kucuran dana untuk penduduk miskin. Begitu pula alokasi dana untuk 2 ribu warga miskin di kabupaten/kota yang tak dicairkan.
“Yang paling menyakitkan, saat negeri sedang sakit, Gubernur masih bicara soal (proyek) multiyears dari aspek fisik, padahal rakyatnya makan pagi juga susah,” sambung dia.
Sementara itu, Kepala Biro Protokol, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Malut Muliadi Tutupoho mengatakan kepergian Gubernur ke Jakarta adalah untuk kunjungan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan.
Selain itu, pihak Pemerintah Provinsi menyebut ada keperluan operasi mata di Jakarta. “Pak Gubernur ke Jakarta ada agenda ke Kementerian Ketenagakerjaan dan check up operasi mata,” terang Muliadi.
Sedangkan, Ketua DPRD Malut Kuntu Daud menyebut Gubernur tak hadir dalam beberapa kali paripurna, upacara HUT RI 17 Agustus, karena tengah berada di Jakarta. Menurutnya, Gubernur sempat meminta izin kepada dirinya.
“Beliau sempat izin juga ke saya, katanya ke Jakarta mau berobat operasi mata. Itu disampaikan Gubernur usai upacara 17 Agustus melalui konferensi video dengan seluruh perangkat daerah di kantor gubernur,” kata politikus PDI-Perjuangan ini.
Menurut Kuntu, keberadaan Gubernur di Jakarta tidak mempengaruhi jalannya roda pemerintahan, sebab masih ada Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali. “Masih ada Pak Wakil Gubernur, beliau mewakili Gubernur saat paripurna kemarin,” tegasnya.
(Otonominews.co.id)
