MAKASSAR- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar mencatat realisasi anggaran belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Makassar hingga Agustus 2023 berada di angka 31,96 persen.
Terkait hal itu, Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmy Budiman, mengatakan bahwa meski realisasi keuangan pemkot masih di angka 31 persen, namun, realisasi fisik sudah capai di angka 45 persen.
Minimnya realisasi belanja hingga Agustus ini, menurut Helmy, lantaran ada beberapa hambatan yang dihadapi. Diantaranya, masalah administrasi dan adanya keterlambatan saat melakukan e-katalog.
Konteks seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat lantaran terjadinya krisis pangan dan terjadinya cuaca ekstrim akibat El Niño juga dipaparkan Helmy terkait hambatan tersebut.
Kepala Bappeda ini juga mengakui, Pemkot Makassar sempat mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal masih minimnya realisasi belanja. Meski begitu, kata dia, Pemkot Makassar masih optimis dengan realisasi anggaran dan pendapatan di masing-masing OPD.
“Kondisinya memang Makassar sempat mendapat teguran dari Mendagri tetapi kami, secara realistis, masih optimis. Banyak belanja-belanja kita yang sifatnya menggunakan belanja katalog. Itu sudah dilakukan secara optimal, sekarang kita cek e-katalog kita termasuk nomor satu di Indonesia,” kata Helmi.
Namun, pembelanjaan e-katalog tidak didukung dengan pembayaran uang muka, sehingga ini menjadi kelemahan di beberapa OPD. Meskipun begitu, ini tetap dicatat sebagai realisasi secara fisik. Pemkot Makassar sudah memaksimalkan penggunaan e-katalog dan sesuai dengan arahan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Sudah melebihi rata-rata kota secara nasional, meskipun begitu uangnya belum cair. Secara kontrak (beberapa proyek fisik) sudah berjalan,” ujar Helmy, Kamis (31/08/2023).
Adapun lima OPD dengan realisasi anggaran belanja terendah adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (12,62 persen) disusul Dinas Pemuda dan Olahraga (13, 74 persen), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (14, 83 persen).
Kemudian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di angka 14,83 persen, dan terakhir, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar (15,48 persen).
Untuk pekerjaan atau proyek fisik di Dinas PU Makassar sudah ada yang berjalan, diantaranya seperti Makassar Government Center (MGC) atau Mal Pelayanan Publik (MPP), rehabilitasi Balaikota dan beberapa pemeliharaan ruas jalan kota.
“Kalau dilihat sendiri untuk program dinas PU sudah ada yang jalan. Harapannya, ini (proyek) bisa segera selesai paling tidak di bulan Oktober atau November sehingga bisa mengurangi kas dari kita, karena kalau uang lama tertahan di Pemkot itu tidak bagus secara ekonomi,” pungkasnya.(*)
