MAKASSAR, Accarita.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama menegaskan kepada seluruh Organisasi Kepemudaan (OKP) agar patuh terhadap hasil Kongres di Kota Bogor Desember 2018 lalu.
Hal ini disampaikan Haris dalam sambutannya di Musyawarah Daerah (Musda) XV Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Sulsel ke XV, Kamis (26/12/2019) di Ballroom Hotel Novotel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar.
Haris mengaku, tidak merasa adanya dualisme dalam KNPI karena seluruh anggota mengetahui bahwa hasil Kongres Bogor telah menetapkan dirinya sebagai Ketua DPP.
“Saya tidak pernah merasa ada dualisme di DPP KNPI. Silahkan dilihat di media termasuk facebook instagram saya, hanya Ketua DPP KNPI,” tegasnya.
Kader Golkar ini juga menilai, Musda yang dilaksanakan sebelum hari ini bersifat ilegal. Pasalnya, DPP KNPI bersama seluruh OKP tidak pernah merasakan adanya dualisme di DPD Sulsel.
“Jadi, musyawarah daerah yang dilaksanakan sebelum Musda kali ini, saya selaku Ketua DPP menganggap itu ilegal. Harus ini kita dilihat dari jumlah keterwakilan organisasi pemuda yang hadir bukan OKP ada-adaan. Disini semua OKP ada,” ujarnya.
Haris juga menyinggung soal sikap Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah yang tidak hadir dalam pembukaan Musda kali ini. Ia meminta agar Gubernur Sulsel tidak berpihak hanya untuk kepentingan pribadi.
“Gubernur sebagai pembina sudah harus melihat dengan baik, mana kumpulan anak muda atau OKP yang berhimpun di KNPI dan mana yang bukan. Jangan hanya demi anaknya untuk masuk KNPI, tiba-tiba merusak dunia organisasi kepemudaan,” tuturnya.
Kata Haris, Gubernur Sulsel jangan berperilaku sebagai penentu kebijakan di KNPI. Sebab, seluruh DPD KNPI dibawah kepengurusan DPP.
Haris mengatakan, sikap Nurdin Abdullah sebagai gubernur bisa dianggap sebagai pemecah belah pemuda yang ada di SulSel.
“Gubernur tidak berhak, sekali lagi saya katakan tidak berhak menentukan siapa Ketua DPD KNPI Sulsel. Ia harusnya bisa jadi pembina, bukan jadi pemecah. Kalau seperti ini saya anggap gubernur sebagai pemecah pemuda di Sulsel,” terangnya.
Haris juga menantang jika Gubernur Sulsel menilai dirinya bukan Ketua DPP yang sah, Haris siap mundur dari jabatannya.
“Sebaliknya, jika saya yang benar, Gubernur Sulsel harus mundur dari jabatannya. Dia (Nurdin Abdullah) pemecah belah pemuda di Sulsel,” tutupnya. (**)
