MAKASSAR – Sebanyak 36 perusahaan investor berebut mengerjakan proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar. Hingga pendaftaran lelang ditutup, setidaknya tercatat ada 36 perusahaan yang mendaftar.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar, Aryati Puspasari Abady menyebutkan, 36 perusahaan itu terdiri atas 12 perusahaan asing, 7 perusahaan modal asing, dan 17 perusahaan Indonesia. Perusahaan asing berasal dari delapan negara yakni, Indonesia, Australia, Jerman, Cina, Jepang, Singapura, Prancis dan Korea Selatan.
“Alhamdulillah, banyak perusahaan yang berminat. Kami masih menunggu hasil akhir prakualifikasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk tahap selanjutnya,” ujar Puspa, Senin (24/10/2022).
1. Danny gandeng tim asal Amerika
Saat ini, tahapan lelang sudah memasuki agenda Pemasukan Dokumen Kualifikasi. Tahapan ini berlangsung sejak 10 Oktober 2022 sampai dengan 24 November 2022.
Setelah itu, tahapan dilanjutkan dengan agenda Pembukaan Dokumen Kualifikasi pada 23 November 2022, E.valuasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi pada 23 November sampai 5 Desember 2022. Kemudian pengumuman Hasil Prakualifikasi 5 Desember 2022, dan Masa Sanggah Prakualifikasi 6 Desember 2022 sampai dengan 12 Desember 2022.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengaku telah menggandeng tim asal Amerika Serikat untuk membantu mengkurasi teknologi yang ditawarkan para investor. Hal ini untuk memastikan bahwa teknologi yang akan diterapkan benar-benar sesuai dengan kondisi di Makassar.
“Jangan sampai kita, mohon maaf, dikamuflase (dikibuli), mereka lebih ahli,” ujar Danny.
2. PSEL butuh lahan besar
Terkait pengadaan lahan pembangunan PSEL, Danny menyatakan bahwa hal itu juga menjadi tanggung jawab pihak investor. Sebab, PSEL memang membutuhkan lahan yang cukup besar dan memiliki kriteria tertentu dalam pembangunannya.
Kendati begitu, Pemkot Makassar tetap menyiapkan lahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa. Harapannya, PSEL bisa multi teknologi sehingga tidak hanya mengolah sampah baru, tetapi juga bisa mengolah sampah yang sudah menumpuk di TPA.
Rencananya, skema yang akan diterapkan antara pemerintah kota dan investor adalah sistem Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS). Pengadaan pembangunan hingga operasional sepenuhnya disuplai investor, sehingga tak menelan APBD sepeser pun.
“Kami akan serahkan juga (ke investor) 2,5 hektare lahan TPA, setelah 30 tahun baru pengelolaan diserahkan ke Pemkot,” katanya.
3. Volume sampah di Makassar cukup besar
Salah satu hal yang melatarbelakangi PSN PSEL adalah pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Meskipun di satu sisi menimbulkan dampak positif pada sektor ekonomi di perkotaan, tetapi juga memberikan tantangan terutama dalam pemenuhan layanan infrastruktur yang semakin tinggi.
Di Kota Makassar sendiri, volume sampah berkisar 700 hingga 900 ton per hari. Sebagai upaya untuk mengatasinya, PSEL ditetapkan sebagai salah satu program di dalam PSN sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.
Hal ini ditetapkan karena diperlukan intervensi pemanfaatan teknologi yang dapat mengurangi volume sampah secara signifikan, ramah lingkungan dan teruji diperlukan khususnya pada daerah yang telah mengalami keterbatasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Lokasi PSEL tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018. Selain Makassar, ada 11 daerah laon yang juga bakal membangun proyek ini, yakni Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Palembang, dan Manado. Saat ini, PSEL yang telah beroperasi adalah PSEL Benowo di Kota Surabaya.(Win)
